Keputusan pemerintah untuk menunda jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024 menuai gelombang protes dari masyarakat. Puluhan ribu orang telah menandatangani petisi online di change.org sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan ini.
Berdasarkan keputusan terbaru, pengangkatan CPNS akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sedangkan PPPK dijadwalkan mulai bertugas pada 1 Maret 2026. Padahal, sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS seharusnya ditetapkan dalam rentang waktu 22 Februari hingga 23 Maret 2025. Sementara itu, peserta yang lolos seleksi PPPK tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada Juli 2025.
Penundaan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan para peserta seleksi, terutama mereka yang telah merencanakan perpindahan karier dan mengandalkan jadwal pengangkatan sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam petisi yang beredar, salah satu keluhan utama adalah dampak keputusan ini terhadap kestabilan ekonomi individu yang telah mempersiapkan diri untuk transisi ke status pegawai pemerintah.
Klik untuk mendapatkan harga promo
"Banyak yang sudah merencanakan resign dari pekerjaan lama, sehingga keputusan ini bisa meningkatkan jumlah pengangguran dalam waktu singkat," demikian bunyi salah satu pernyataan dalam petisi tersebut.
Gelombang protes ini menunjukkan besarnya dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat. Para peserta seleksi berharap pemerintah dapat meninjau kembali keputusan ini dan mencari solusi terbaik agar tidak merugikan mereka yang telah berjuang melalui proses seleksi yang panjang dan ketat. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah mengenai kemungkinan perubahan atau percepatan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2024.
